Manado l Badilag.net
Apa saja yang sedang dan akan dilakukan Ditjen Badilag dalam bidang non-teknis yudisial dijabarkan secara gamblang oleh Purwosusilo. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama itu mewakili Dirjen Badilag pada rapat Komisi II Rakernas Mahkamah Agung di Manado, Selasa (30/10/2012).
Salah satu gebrakan penting yang hendak dilakukan Badilag mulai awal tahun 2013 adalah melakukan pemantauan kinerja harian aparat peradilan agama dengan menggunakan aplikasitime sheet. Dengan aplikasi ini, seluruh aktivitas hakim dan pegawai dapat terpantau. Badilag dapat memantau aktivitas harian di PTA/MS Aceh dan begitu juga PTA/MS Aceh dapat memantau aktivitas harian PA/MS.
Time sheet tak ubahnya buku catatan harian, namun dalam bentuk elektronik.
Kelak, setelah aplikasi ini sudah dimatangkan dan disosialisasikan, setiap hakim dan pegawai wajib mengisinya setiap hari.
“Aplikasi ini dikembangkan sendiri oleh Badilag. Untuk tahap uji coba, kita akan menggunakan time sheet untuk memonitor aktivitas di PTA. Jadi, hari ini Pak Ketua ke mana, besok menghadiri acara apa, kita bisa lihat di time sheet,” ungkap Purwosusilo.
Program unggulan lainnya adalah mengoptimalkan SIMPEG untuk keperluan kenaikan pangkat secara paperless. Dengan sistem ini, semua serba otomatis. Hakim atau pegawai yang akan naik pangkat tidak perlu repot mengirim berkas-berkas fisik, sebab berkas elektronik sudah tersedia di SIMPEG.
“Sistem kenaikan pangkat secara paperless telah sukses diujicobakan pada wilayah PTA Jakarta, PTA Banten dan PTA Yogyakarta,” ujar Purwosusilo.
Karena itu, mulai awal 2013, Badilag akan menerapkan sistem ini untuk seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Dalam waktu dekat Badilag akan mengumumkan syarat-syarat dan kelengkapan e-document.
Program prioritas lainnya adalah menyeleksi calon pimpinan dan hakim tinggi menggunakan mekanisme fit and proper test. Bila saat ini uji kepatutan dan kelayakan telah dijalankan untuk memilih para pimpinan PA Kelas IA tertentu, ke depan mekanisme serupa akan dipakai untuk menyeleksi calon pimpinan PTA/MS Aceh, hakim tinggi dan hakim yustisial yang menjadi asisten hakim agung.
“Insya Allah pada tanggal 6 November kita selenggarakan fit and proper test untuk memilih calon pimpinan PA-PA Kelas IA tertentu,” beber Purwosusilo.
Yang ia maksud dengan PA-PA Kelas IA tertentu itu adalah seluruh PA di wilayah Jakarta, PA Surabaya, PA Bandung, PA Semarang, PA Yogyakarta, PA Makassar, PA Medan, PA Palembang dan PA Mataram.
Mereka yang dapat mengikuti fit and proper test ini adalah Ketua PA Kelas IA, Ketua PA Kelas IB dan Wakil Ketua PA Kelas IA yang pernah menjadi Ketua PA Kelas IB yang usianya di bawah 56 tahun.
“Sudah ada 36 orang yang memenuhi kriteria. Mereka tidak mendaftar, tapi kita panggil,” ujar Purwosusilo.
Masih soal SDM, pada tahun 2013 Badilag juga akan terus meningkatkan mutu tenaga teknis, khususnya memberdayakan hakim tinggi sebagai kawal depan MA di daerah.
Saat ini jumlah hakim tinggi di lingkungan peradilan agama lebih dari 500 orang. Dengan jumlah perkara banding setahun yang berjumlah 2000-an perkara, maka bila dibuat rata-rata, setahun seorang hakim tinggi hanya menyelesaikan empat perkara.
“Karena itu, tugas hakim tinggi nanti tidak lagi memutus perkara, tapi harus juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan,” kata Purwosusilo.
Persiapan ke arah sana sudah dilakukan Badilag sejak awal tahun ini. Dimulai dengan menggelar lokakarya pemberdayaan hakim tinggi, Dirjen Badilag lantas mengeluarkan surat keputusan mengenai peningkatan peran hakim tinggi sebagai Hatibinwasbid dan Hatibinwasda. Badilag juga menyusun Pedoman Bimtek yang akan digunakan PTA/MS Aceh ketika menggelar Bimtek di wilayahnya masing-masing.
Penyelesaian perkara juga akan tetap menjadi perhatian serius Ditjen Badilag. Demikian juga dengan peningkatan kualitas tenaga teknis, kerjasama dengan berbagai pihak, pengawasan, penggunaan SIADPA dan justice for the poor.
“Pada tahun 2013, Ditjen Badilag akan tetap mempertahankan program-program prioritas tahun 2012,” tandas Purwosusilo.
Program-program prioritas itu adalah penyelesaian perkara, manajemen SDM melalui SIMPEG, pelayanan publik, meja informasi, pengelolaan website, implementasi SIADPA, pengawasan dan justice for the poor yang terdiri dari layanan prodeo, sidang keliling dan posbakum.
(hermansyah l ridwan anwar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar